oleh

FPL Serbu Kantor Bupati Halteng, Tuntut PT IWIP dan Pemkab Penuhi Hak MLT

banner

WEDA, PNc—Front Peduli Lelilef (FPL), kembali menggelar aksi di depan kantor bupati Halmahera Tengah, Rabu (03/03/2021). Massa FPL ini menilai, Pemkab Halteng dan  PT. IWIP sengaja mengabaikan kesejahtraan buruh dan masyarakat lingkat tambang.

Koordanator Lapangan (Korlap) FPL, Fardin Basra, saat orasi mengingatkan rasa cinta daerah dan tanah air. Kata Fardin,  aksi yang digelar  menggunakan “Kabata Minyou Tailama, Minyou Duka Re Balisa. Ketika Memandang Lautan Teduh Menggugah Hati Dalam Keteduhan, Lautan Itu Membawa Berita Duka (SAUT LALAYON)”.

banner 500x500 banner 500x500 banner 500x500

Orator lainnya, Asni Wahid mengatakan,  beberapa dekade ini, derdasarkan kondisi masyarakat lingkar tambang yang diamati pihaknya, telah terjadi kemerosotan, baik itu segi sosial budaya, pendidikan maupun lingkungan.

Oloh karena itu, FPL mendesak Pemkab Halteng  untuk lebih fokus memperhatikan kondisi masyarakat lingkar tambang (Desa Lelilef dan sekitarnya).

Adapun poin tuntutan yang disampaikan massa aksi, meliputi keharusan adanya transparansi pengelolaan anggaran CSR, kemudian mendesak Pemkab Halteng untuk menyelamatkan nasib buruh lokal yang di-PHK  pihak perusahaan PT. IWIP.

Selanjutnya, Pemda juga harus memperhatikan masalah lingkungan dan membangun fasilitas umum di Desa Lelilef. Menolak  rencana detail tata ruang PT. IWIP (RDTR), dan mendesak agar Pemkab mengesahkan RT/RW.

Berikut, massa aksi juga menolak espansi PT. Freeport di Kabupaten Halmahera Tengah. Pemda juga harus mengambil kebijakan mengatasi  keresahan buruh lokal. Kemudian mendesak Pemda dan PT. IWIP menghadirkan perpustakaan buku untuk mahasiswa Lelllef di Kota Ternate.

Selain itu, mendesak Pemda dan PT. IWIP, mengadakan dua unit mobil pengangkutan sampah di Lelilef. Kemudian Pemda dan PT. IWIP juga dituntut memberi beasiswa pelajar dan mahasiswa masyarakat lingkar tambang, serta desakan penghentian perampasan ruang hidup masyarakat lingkar tambang.

Kemudian massa aksi juga menekankan soal  Corporate Social Responblity (CSR) yang menjadi tanggung jawap perusahaan, mestinya, sistem pengelolaan  harus bisa memberi dampak positif terhadap masyarakat lingkar tambang.(ilh)

banner

Komentar