TERNATE, PNc—Alat Polymerase Chain Reactin (PCR) untuk mendiagnosis Covid-19 hingga saat ini belum dimiliki rumah sakit rujukan Covid-19, meskipun Walikota Ternate sudah berulang– ulang kali menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melakukan pengadaan alat PCR. Pasalnya, selama ini setelah pemeriksaan sample pasien Covid-19 selalu dikirim keluar Provinsi Maluku Utara.
“Di Indonesia di lima propinsi yang belum ada alat PCR, termasuk Malut. Setelah pemeriksaan kita harus kirim ke Manado, Ambon dan Makassar, minimal satu minggu baru tahu hasil. Alat itu harganya hanya Rp2 – Rp3 milyar saja, kenapa tidak bisa pengadaan, ini semua tergantung penguasa diatas. Saya kalau perintah tidak mungkin dorang dengar tarada, padahal ini alat vital sekali,’’ ungkap Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, M Al Yasin Ali, Selasa (23/6) usai Kunker Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kota se-Provinsi Malut bersama Pemkot, di ruang Executive Room.
Menurutnya, alat PCR itu sangat mahal, padahal anggaran Covid-19 sebesar RP148 milyar, kenapa tidak bisa buka sedikit anggaran untuk beli alat PCR. “Alat PCR itu tergantung jurangan, kalau juragan tidak perintah tidak bisa beli,’’ ucapnya.
Dikatakannya, di Malut semua rujukan di RSUD Chasan Boesorie, minimal alat itu harus ada sehingga swab satu dua hari sudah dapat hasilnya, tapi sekarang dikirm keluar lagi. PCR harganya murah saja, jadi tergantung juragan.
“Kalau juragan bisa evaluasi ke bawa tong pe APBD masih ada atau tidak ada, kalau masih ada apa salahnya bantu ke daerah yang membutuhkan barang itu. Terutama PCR itu alat penting, kenapa harus kirim keluar lagi,’’ kesalnya.
Saat disentil aksi pasien di Hotel Sahid, Wagub mengakui mendukung demo tersebut karena ini tergantung kesehatan masyarakat, apalagi pimpinan harus melihat rakyat kecil.
Al Yasin menambahkan setelah evaluasi di 10 Kabupaten Kota, ia akan melakukan rapat untuk mengevaluasi penanganan Covid-19.
“Biasa saja, kalau di kantor bisa cerita, tapi kita jarang di kantor. Saya hanya pengawasan Covid-19 di kabupaten kota, nanti setelah 10 kabupaten kota saya buat rapat di Pemprov. Saya tidak terlibat, tapi saya tidak punya peran apa-apa, kewenangan saya hanya di pengawasan. Jika terjadi hal-hal saya akan laporkan, supaya tong lihat dana itu kemana saja,’’ pungkasnya.(nty)
Komentar