SOFIFI—Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta penyaluran bantuan sosial (Bansos) harus transparansi. Sebab, penyaluran bantuan yang di berikan kepada Kabupaten/Kota belum tersalurkan dengan baik.
Terkait dengan masalah tersebut, Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya menginginkan ada partisipasi masyarakat dalam mengawasi data bansos.
“Bansos ini kan sekarang banyak yang memberikan, Kabupaten/Kota memberikan, Provinsi memberikan, ada dua hal yang mungkin kami mohon bantuan dari teman-teman sekalian, pertama kami sudah meluncurkan aplikasi jaga Bansos, website jaga bansos,” ungkapnya.
Upaya memastikan dana bansos sampai ke yang berhak sungguh pendesak. Sebab, alokasi dana yang begitu besar haruslah diawasi ketat, sehingga tidak ada potensi penyelewengan yang terjadi. Jangan sampai dengan data yang tumpang tindih membuat ada penerima yang mendapatkan bantuan itu secara ganda.
“Nanti teman-teman bisa akses disitu dan bisa melaporkan ke Inspektorat Provinsi untuk diperiksa, kedua, ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu yang pertama Bansos fiktif, dan kedua, bansos yang tumpang tindih, artinya satu orang bisa terima 3,4 atau 2, lebih dari satu. Itu dianggap tumpang tindih, itu mohon dilaporkan ke saya juga atau langsung ke aplikasi jaga Bansos yang akan KPK sampaikan ke Inspektorat Provinsi,” katanya.
Selain itu, Inspektorat kata Bambang juga sudah meminta Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga ketika penyusunan RKB di tahap dua sudah tidak ada lagi tumpang tindih data antara provinsi dan kabupaten/kota.(dmn)
Komentar