SOFIFI, PNc—Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara (PUPR Malut), melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), tengah menggenjot rampung sejumlah program yang mestinya harus dilakukan sesuai alokasi anggaran senilai lebih kurang Rp106 milyar untuk tahun anggaran 2023.
Sumber anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai lebih kurang Rp30 milyar, dan sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai lebih kurang Rp70 milyar.
Realisasi program dimaksud meliputi kelanjutan pembangunan fisik program tahun 2022, maupun program rehabilitasi irigasi di sejumlah titik dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
“Untuk anggaran bersumber dari DAK, sedang dalam proses pelelangan dan sementara sudah di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Begitu juga perencanaannya tengah berlangsung, dan di akhir bulan ramadhan, sudah siap untuk dilelang. Jadi sekarang, masih kita siapkan dokumen-dokumen perencanaan, maupun dokumen-dokumen lainnya,” ungkap Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Malut, Saiful Amin, Senin (13/03/2023) kepada PilingNews.com di kantor Dinas PUPR Malut, Sofifi, ibukota Provinsi Maluku Utara.
Untuk target kebuit rampung program pembangunan fisik yang anggarannya bersumber dari DAK di tahun 2023, meliputi tiga kegiatan. Yaitu rehabilitasi daerah irigasi Goal di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), rehabilitasi daerah irigasi Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), dan lanjutan pembangunan daerah irigasi Wayamli di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
“Sedangkan untuk program fisik yang dananya bersumber dari DAU, targetnya ada juga masuk dalam program rehabilitasi irigasi. Diantaranya di Gane Timur Halmahera Selatan, dan beberapat titik lainnya, termasuk normalisasi sungai yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Begitu program fisik pengendalian banjir, termasuk pembangunan talud di pantai yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Dengan kata lain, program SDA PUPR Malut di tahun 2023 itu, tersebar di hampir 10 kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku Utara,” ucap Kabid Saiful.
“Pada prinsipnya, kami selaku instansi teknis terkait realisasi program-program tersebut sudah siap. Hanya saja hingga kini, kami masih menunggu kelengkapan dikumen-dokumen untuk persiapan lelang,” paparnya.
Kabid Saiful menambahkan, terkait target percepatan perampungan program ini juga, di dalamnya termasuk talud di pantai Kelurahan Tafure, Kota Ternate yang sudah berlangsung pembangunannya di tahun 2022 lalu, sepanjang 600 meter. “Dan di tahun 2023 ini, SDA PUPR Malut menyiapkan Rp3 milyar lagi untuk penyelesaian pembangunan dari Tabam ke Tafure,” ungkapnya.
Kemudian di Amasing, Kabupaten Halmahera Selatan, lanjut Kabid Saiful, realisasi pembangunan talud juga sudah bertahap, dan targetnya sudah harus rampung sebelum tahun 2024.
“Begitu juga untuk Desa Bibinoi. Ini memang karena terkena bencana banjir, sehingga Dinas PUPR harus masuk membuat tanggul di sungai tersebut, dan itu baru tahun 2023 ini. Karena memang benar-benar banjir,” ucapnya.
Saiful juga mengaku, bahwa memang pembuatan tanggul pantai di tahun 2023, memang SDA PUPR Malut benar-benar menggenjot sesuai urgensi maupun kajian Bidang SDA Dinas PUPR Malut. Hanya saja belum maksimlal. Hal ini semata-mata terkait keterbatasan anggaran. “Karena secara teknis, kita butuh anggaran cukup besar,” paparnya.
Meski begitu, Kabid Saiful tetap bersemangat, karena sejauh ini, sesuai target RPJMD Maluku Utara, Bidang SDA Dinas PUPR dibawah pimpinannya, sudah mengalami surplus realisasi program, khususnya sektor pembangunan irigasi. Yakni berada pada angka persentasi 47 persen. Yang semestinya hanya 45 persen susuai target RPJMD.
“Jika ditambah dengan perampungan pembangunan irigasi di Wayamli, maka surplus persentase sesuai target RPJMD sudah jauh melampaui, yakni berada di angka 50 persen sebelum tahun 2024 yang akan datang,” tandas Kabid Saiful.(red)
Komentar