WEDA, PNc—Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) minus Fraksi Golkar bersitegang dengan bupati Edi Langkara terkait pelantikan pimpinan DPRD. Sampai-sampai bupati Edi menyebut anggota DPRD seperti amfibi menyerang bupati.
Sejumlah anggota DPRD menyebut, usulan soal Ketua DPRD Halteng dari Partai Golkar, dinilai sudah sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Kabupaten Halmahera Tengah,” jelas Wakil Ketua II DPRD Halteng, Kabir H. Kahar.
Kata Kabir, pimpinan DPRD berpedoman pada Surat DPP Partai GOLKAR Nomor R116S/GOLKAR/lX/2019, Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. dan Surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 072/DPD/GOLKAR-HT/X/2019, Perihal Penyampaian Nama Pimpinan DPRD Halteng.
Bila bupati Edi Langkara menyebut, kata Kabir, proses pengusulan pimpinan DPRD Halteng belum selesai, maka mestinya bupati harus bisa meminta DPP Partai Golkar untuk menarik atau membatalkan kembali rekomendasi tersebut.
“Bukan sekedar membangun opini. lni berpemerintahan. Segala sesuatu diatur dengan aturan, dan DPRD melaksanakan perintah Undang Undang,” ucap Kabir, Senin (20/07/2020).
Kabir menambahkan, soal polemik nama pimpinan DPRD di internal Partai Golkar, adalah urusan Partai Golkar. Tugas pimpinan di lembaga perwakilan rakyat adalah memproés surat masuk dari partai politik bersangkutan.
“Jadi aneh kalau kami disebut berkolaborasi dan membuat konflik. Konflik itu ada pada rumah tangga partai politik, bukan dari kami. Bupati juga semestinya tahu, pengusulan pimpinan DPRD ini juga, karena ada desakan dari internal Partai Golkar saat itu, termasuk anggota Fraksi Golkar yang ada di DPRD,” ungkapnya.
Atas hal tersebut, unsur pimpinan di DPRD juga merasa tersinggung dengan ucapan bupati menyebut kata amfibi terhadap anggota DPRD di luar Fraksi Golkar. Hal ini dinilai anggota dewan sebagai tindakan merendahkan institusi DPRD.
“Saudara bupati harus paham, bahwa DPRD ini lembaga yang setara dengan beliau. Kami ini bukan OPD yang notabene sebagai anak buah beliau. Atas nama lembaga, kami minta kepada saudara bupati agar segera meminta maaf secara terbuka di media massa. Kalau tidak, maka kami akan gunakan hak kami untuk memanggil bupati,” tandasnya.(rid)
Komentar