TERNATE, PNc—Sebagai kader Partai Golkar, semuanya diharapkan mengamankan keputusan DPP Golkar untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah, agar selalu berada pada koridor sistem yang telah terbangun. Ada dua alasan DPP Golkar menetapkan pasangan calon kepala daerah. Pertama, sistim survei publik untuk melihat elektabilitas dan tingkat keterpilihan seorang calon kepala daerah. Kedua, prioritas kader partai.
Pada konsep keduanya selalu bersinggungan dengan sistem pertama, karena keputusan partai selalu optimis untuk menang pada pertarungan pilkada. Memahami mekanisme baku partai Golkar maka seluruh kader Golkar harus mampu menerima realitas politik atas kebijakan yang telah ditetapkan. Meski begitu, DPP juga harus melihat realitas dan pahicologi kader di daerah, agar keputusan tersebut dapat melibatkan pimpinan partai Golkar daerah memiliki gawe pilkada.
Pada saat yang sama tentu semua pilihan dihadapkan sebagai tantangan dalam menyongsong pemenagan kepala daerah. Terkadang jadi dilema, bahkan mungkin kecewa,. Namun kecewa akan selalu membuka lebar ruang kekalahan partai. Dalam konteks itulah, maka semua kita kader Golkar harus mampu belajar untuk dewasa dan mampu melihat realitas. Belajar untuk menghormati keputusan partai/oleh pimpinan DPP Golkar yang punya otoritas itu. Tanggungjawab kaders adalah memenagkan kebijakan partai.
Semua kader Golkar miliki peluang yang sama, akan tetapi sebagai kader, harus juga menyadri akan hasil survei yang menjadi standar keputusan partai.
“Semua kader Golkar punya peluang yang sama. Namun pada saat yang sama, kader juga harus mengakui rialitas survey. Bila hasil survei tidak memungkinkan untuk menang, maka hendaknya jangan paksakan diri yang pada akhirnya berakibat mendistorsi elektabilitas partai itu sendiri. Sebagai kader Golkar harus memberi nilai tambah. Jangn sebaliknya, menurunkan kredibilitas Golkar. Karena popularitas diri tidak mampu mendongkrak elektabilitas partai.(red)
Komentar