TERNATE, PNc–Setelah bandara IMIP Morowali disorot pemerintah terkait fasilitas khusus yang pernah dikuak Menteri Pertahanan beberapa waktu lalu. Hal yang sama juga diingatkan anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasby, fasilitas khusus yang dimiliki PT. IMIP di Morowali berupa bandara, juga sama seperti Bandara Cekel PT. IWIP Weda Bay Halmahera Tengah di Maluku Utara. Karena kedua bandara ini sama-sama dicabut izin terbangnya dari dan ke luar negeri oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Belum lagi hal lain yang saat ini masih disoal, khususnya di IMIP Morowali terkait ketiadaan perangkat negara pada fasilitas khusus itu dalam bingkai pengawasan. Dan PT. IWIP di Maluku Utara juga, kata Hasby, harus diberi perhatian serupa oleh pemerintah pusat.
Karena selain bandara di Weda Bay lanjut Hasby, pelabuhan laut juga patut diawasi. Sebab, dua jalur ini bisa saja rawan disalahgunakan, karena menyandang kekhususan statusnya.
“Saya minta pemerintah pusat khususnya Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, agar menertibkan fasilitas khusus yang selama ini dimiliki PT. IWIP,” pinta Hasby.
Bandara dan Pelabuhan di PT. IWIP harus dibawah kendali negara dan daerah. Karena keduanya ada pintu masuk arus ekspor, masuk keluar manusia serta barang dan jasa.
Selama ini negara dan pemerintah daerah seolah tak punya kekuatan mengontrol kedua fasilitas penting ini. Padahal keduanya menjadi titik paling penting dan krusial dalam perusahaan.
“Saya melihat fasilitas khusus bisa saia menjadi pintu masuk para tenaga kerja asing China, tanpa melalui proses terbuka dan transparan. Hal ini jelas merugikan negara dan daerah. Lonjakan tenaga kerja asing China di Indonesia menurut saya diduga memanfaatkan fasilitas khusus ini,” jelas Hasby.
Sementara pelabuhan laut khusus yang dimiliki PT. IWIP juga, jika tidak diawasi negara, maka rawan terhadap manupulasi ekspor dan pengiriman barang ilegal. Jumlah dan nilai ekspor nikel harus diakses pemerintah pusat dan daerah, agar negara dan pemerintah daerah tidak dirugikan.
Banyak pendapatan daerah yang hilang oleh karena kebijakan fasilitas khusus yang menempatkan seolah PT. IWIP memiliki otoritas di atas negara.
“Sebagai anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, saya memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga agar kepentingan tak dirugikan oleh kehadiran PT. IWIP,” terangnya.
Hasby memaparkan, dalam sesi rapat Kerja bersama Badan Halal, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Tenaga Kerja, hingga Balai BPOM, Hasby selalu sampaikan soal perlunya dihentikan fasilitas perusahaan yang menyndan status khusus seperti bandara dan pelabuhan.
Belum lagi dari aspek pengawasan, pemerintah daerah Maluku Utara dan Halmahera Tengah misalnya, sangat sulit mengakses ke perusahaan karena alasan kekhususan tersebut.
Padahal kedudukan pemerintah daerah sangat penting dari perusahan IWIP. Jangan menganggap pemerintah daerah itu tak punya kewenangan karena perusahan merasa didukung oleh pemerintah pusat.
“Karena itu saya minta pemerintah pusat agar mencabut izin khusus pelabuhan dan bandara di PT. IWIP. Serta memberikan akses kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemda Halmahera Tengah untuk dapat mengawasi PT. IWIP dalam semua aspek. Baik aspek lingkungan hidup, tenaga kerja, pengiriman dan masuknya barang dan lain-lain,” tandas Hasby.
Hasby menmbahkan, dengan Badan Halal misalnya, ia juga minta agar perlu pengawasan soal status halal barang yang didatangkan ke perusahan. “Jangan karena fasilitas khusus, mereka bebas melakukan apa saja yang mengabaikan prinsip kehalalan,” tegas Hasby.
Begitu juga dengan BNN. peredaran narkoba tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan, melalui fasilitas khusus yang dimiliki perusahan. Begitu pun dengan tenaga kerja.
“Kita tidak ingin tenaga kerja asing China terus berdatangan tanpa kontrol, karena adanya fasilitas khusus ini,” tutup Hasby.(red/tim)
Komentar