TERNATE, PNc–Koordinator Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak Gubernur Sherly Tjoanda segera mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak produktif menjalankan roda birokrasi pemerintahan.
“Banyak pimpinan OPD yang sudah lama menjabat. Mereka layak diganti atau dievaluasi karena kinerjanya tidak maksimal,” tegas Mudasir kepada media ini, Rabu (05/11/2025).
Desakan itu muncul setelah capaian Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Pemprov Maluku Utara hingga akhir Oktober 2025 tercatat hanya 45 persen, masih tergolong zona merah.
Meski Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, optimistis angka tersebut akan meningkat di akhir tahun, Mudasir menilai skor MCSP 45 persen merupakan sinyal bahaya bagi tata kelola pemerintahan daerah.
“Angka ini menunjukkan masih banyak OPD yang tidak serius mengelola sistem pencegahan korupsi. Gubernur Sherly Tjoanda tidak boleh diam, harus segera mengevaluasi pimpinan OPD tersebut,” ujarnya.
Menurut Mudasir, rendahnya capaian MCSP tidak bisa hanya dijustifikasi dengan alasan keterlambatan input data. Kondisi ini menandakan adanya masalah kepemimpinan birokrasi dan lemahnya pengawasan internal Pemprov Malut.
“Kalau hanya alasan keterlambatan input, berarti ada masalah manajerial. Jangan sampai MCSP hanya menjadi formalitas tanpa makna. KPK menilai integritas sistem, bukan sekadar angka,” jelasnya.
Mudasir menekankan, evaluasi pimpinan OPD harus dilakukan langsung oleh gubernur agar program pencegahan korupsi berjalan nyata, bukan sekadar administratif.
“Kami mengingatkan gubernur Maluku Utara, pimpinan OPD bisa menjadi faktor penentu struktural yang memengaruhi capaian MCSP KPK. Evaluasi Pimpinan OPD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan integritas birokrasi di Malut. Jika nilainya rendah, berarti sistem integritas daerah sedang sakit,” tandas Mudasir.(red/tim)
Komentar