TERNATE, PNc—Diskusi publik bertajuk ‘Pembangunan Maluku Utara untuk Siapa’ yang digelar Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Maluku Utara, Sabtu malam (06/12/2025) menyisakan kekecewaan mendalam. Pasalnya, gubernur Sherly, dinilai sebagai narasumber kunci dalam forum tersebut, tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Forum yang digagas sebagai ruang uji publik terhadap proyek kontroversial Jalan Trans Kie Raha itu justru menjadi panggung kritik tajam terhadap absennya sang gubernur. Dr. Muammil Sunan, ekonom dan anggota Dewan Pakar MW KAHMI Malut, menyebut, ketidakhadiran gubernur Sherly sebagai bentuk ketakutan menghadapi kritik publik.
“Beliau (gubernur Sherly-red) tidak hadir itu, alasan yang paling logis dari bentuk ketakutannya. Beliau takut diuji kebijakannya soal jalan Trans Kie Raha. Karena ia tahu banyak keganjilan yang berarti,” tegas Muammil dalam pernyataannya.
Muammil menilai, kehadiran gubernur sangat strategis untuk menjelaskan langsung visi, misi, serta latar belakang proyek jalan Trans Kie Raha yang kini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Terlebih, sebelumnya gubernur Sherly sempat menantang KAHMI untuk mempelajari dokumen Feasibility Study (FS) proyek tersebut sebelum berdiskusi. Namun, ketika KAHMI telah mempelajari dokumen itu dan menggelar forum terbuka, gubernur Sherly justru absen.
“Gubernur Sherly yang tantang KAHMI diskusi, dengan meminta KAHMI baca dulu FS. Nah, KAHMI sudah pelajari dokumen FS dan menerima tantangan berdiskusi dengan gubernur Sherly. Namun faktanya, tidak ada dari pihak gubernur atau perwakilan Pemprov yang berani datang,” ujar Muammil.
Meski demikian, forum tetap berjalan dengan kehadiran Dr. Mukhtar Adam, anggota tim ekonomi gubernur Sherly. Namun, menurut Muammil, kehadiran Mukhtar hanya sebatas penghangat forum, karena ia tidak memiliki kapasitas sebagai pengambil keputusan.
“Kalau Dr. Ota (Mukhtar Adam) untuk menghidupkan forum diskusi itu oke. Tapi sia-sia, karena dia bukan eksekutor yang bisa mengubah kebijakan,” tandasnya.
Muammil menegaskan, bahwa MW KAHMI akan terus mengawal proyek Jalan Trans Kie Raha yang dinilai sarat kejanggalan itu. Baik dari sisi perencanaan, transparansi anggaran, hingga urgensi pembangunan. Ia juga mengumumkan rencana untuk menggelar diskusi publik jilid II dan kembali mengundang gubernur Sherly untuk hadir secara langsung.
“Forum demokrasi harus dihidupkan untuk mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Pemimpin yang baik itu harus mendengar masukan dari rakyatnya, bukan malah menantang lalu lari dari diskusi,” pungkas Muammil.
Proyek Jalan Trans Kie Raha: Pembangunan atau Kepentingan?
Proyek Jalan Trans Kie Raha yang digadang-gadang sebagai proyek strategis Pemprov Maluku Utara kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah kalangan menilai proyek ini tidak transparan, tidak partisipatif, dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Ketiadaan gubernur dalam forum diskusi publik justru memperkuat dugaan bahwa ada hal-hal yang ingin disembunyikan dari publik.
Kritik KAHMI Malut menjadi sinyal penting, bahwa masyarakat sipil tidak tinggal diam. Forum-forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menguji kebijakan publik secara terbuka dan demokratis. Ketidakhadiran pemimpin dalam forum semacam ini, bukan hanya soal etika politik, tapi juga soal keberanian moral untuk mempertanggungjawabkan kebijakan di hadapan rakyat.
Kini, publik menanti: apakah gubernur Sherly Tjoanda akan berani hadir dalam diskusi publik berikutnya? Ataukah ketidakhadiran ini akan menjadi preseden buruk bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Provinsi Maluku Utara. (red/tim)
Komentar