TERNATE, PNc—SIDEGO Kie Raha rilis laporan, ‘Dinamika Angkatan Kerja Maluku Utara tahun 2025’. Peneliti SIDEGO, Mukhtar Adam, menegaskan, pertumbuhan ekonomi Malut melesat tinggi lima tahun terakhir. Variabelnya ada pada ekspansi industri pengolahan nikel. Namun tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar tenaga kerja memadai.
Pasar kerja justru tertekan secara struktural. Sehingga berpotensi hambat inklusivitas pertumbuhan. Data menunjukkan, total penduduk usia kerja 1,04 juta jiwa, hanya terdapat 705 ribu orang kategori angkatan kerja. Dengan rincian, 673 ribu bekerja, sisanya 32 ribu menganggur.
SIDEGO menilai, dominasi angka pekerja, tidak menggambarkan kestabilan pasar kerja. Komposisi menunjukkan, hanya 59,9 persen bekerja penuh waktu. Artinya, setengah waktunya penganggur.
Kondisi ini menggambarkan rendahnya jam kerja, pendapatan tidak stabil, dan munculnya fenomena kemiskinan semu, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara tumbuh sangat tinggi.
Pertumbuhan industri pengolahan nikel di Halmahera, dinilai memang jadi motor baru perekonomian. Menyerap sekira 167 ribu tenaga kerja. Namun karakter industri padat modal, membuat sektor ini tidak inklusif terhadap tenaga kerja lokal berpendidikan menengah ke bawah. Banyak posisi strategis justru diisi angkatan kerja migran dari provinsi lain. Sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan penduduk lokal.
Sementara itu, sektor pertanian, yang selama ini jadi sandaran utama masyarakat pedesaan, justru terkontraksi penurunan produktivitas. Dan mendorong migrasi tenaga kerja keluar sektor. Kondisi serupa juga, terjadi di sektor pemerintahan. Sementara perdagangan tetap jadi penopang, namun stagnan.
Sisi kualitas pendidikan tenaga kerja. Memang terjadi peningkatan untuk tiga tahun terakhir. Terutama bertambahnya tenaga kerja berpendidikan diploma ke atas. Namun peningkatan ini belum mampu mengejar kecepatan transformasi industri di Halmahera Tengah, Selatan, dan Halmahera Timur. Akibatnya, terjadi pasar kerja tak seimbang, antara kebutuhan industri dan kapasitas tenaga kerja lokal.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025, juga turut menunjukkan sinyal tekanan pasar kerja. TPT naik 4,55 persen, meningkat 0,52 persen poin dibanding 2024. Kelompok usia muda menjadi paling terdampak, dengan pasar kerja makin jenuh. Dan minimnya lapangan kerja formal terbuka untuk angkatan kerja baru. Selain itu, mismatch antara keterampilan dan kebutuhan industri makin meluas.
Ketimpangan gender dan wilayah makin menguat. TPT perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan, bahwa lapangan kerja belum sepenuhnya ramah bagi perempuan, yang sebagian besar masih terjebak pada pekerjaan domestik.
Di sisi lain, pengangguran di wilayah perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. Menandakan ketatnya kompetisi kerja di kota, serta urbanisasi yang tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja formal.
Desa memang masih mampu menyerap tenaga kerja sektor pertanian informal. Tapi produktivitasnya rendah, dan tidak cukup menopang peningkatan kesejahteraan.
SIDEGO menilai, masalah-masalah tersebut tidak terlepas dari ketimpangan spasial antara Halmahera dan pulau-pulau kecil. Halmahera menguasai sekitar 75 persen aktivitas ekonomi Maluku Utara, tapi memiliki kepadatan penduduk rendah. Sementara 64 pulau kecil, justru menghadapi stagnasi, produktivitas rendah, keterbatasan layanan publik, serta minimnya peluang kerja.
Pola geografis kepulauan seperti ini, menciptakan apa yang disebut spatial trap atau jebakan spasial. Dimana penduduk pulau-pulau kecil tidak memiliki akses ekonomi memadai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam konteks tersebut, SIDEGO mendorong kebijakan Transmigrasi Lokal Trans Kieraha sebagai langkah strategis berbasis bukti. Kebijakan ini dinilai penting, untuk mengalihkan tenaga kerja dari pulau-pulau kecil ke pusat pertumbuhan di Halmahera. Membuka akses mereka terhadap pekerjaan industri dan jasa modern, sekaligus menekan biaya layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Lebih jauh, kebijakan ini disebut mampu memperkuat suplai tenaga kerja muda, dan memperluas basis inklusi ekonomi di Halmahera. SIDEGO menegaskan, tekanan pasar kerja makin meningkat, mulai dari pengangguran terbuka, maraknya setengah pengangguran, hingga ketimpangan gender dan wilayah—pertanda bahwa model pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum sepenuhnya inklusif.
Karena itu, Trans Kieraha dinilai sebagai solusi rasional. Memperbaiki struktur angkatan kerja, menutup ketimpangan spasial, dan memastikan Halmahera akan berkembang pesat, sebagai pusat ekonomi terbuka bagi seluruh penduduk Maluku Utara jangka panjang.(red/tim)
Komentar