TERNATE, PNc— Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih Provinsi Maluku Utara (PSMP Malut), Mudasir Ishak, mendesak gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud Malut), Imam Makhdy Hassan dan Sekretaris Dikbud, Fahmi Alhabsi.
Menurut Mudasir, pihaknya mendesak gubernur mengevaluasi dua pucuk pimpinan di Dikbud Malut ini, karena dinilai gagal dan tak mampu menjalankan tugas.
Apalagi belakangan, ada kegaduhan dan banyak aksi protes pihak guru di berbagai sekolah di Maluku Utara, terkait pergantian masal tiba-tiba terhadap kepala sekolah secara serentak di tingkat SMA. Yang kemudian menimbulkan tada tanya besar publik, meski ada alasan yang disisip adalah dalam rangka penyegaran.
“Kami harap gubernur segera mengevaluasi Kadis Dikbud Malut dan Sekretaris Dikbud. Karena ulah keduanya, baru-baru ini ramai dan seluruh masyarakat tahu ada pergantian kepala sekolah di tingkat SMA secara serentak, tentu menimbulkan tanda tanya dan luapan rasa marah para guru di berbagai sekolah,” kata Mudasir.
Mudasir juga mengatakan, selain pergantian kepala sekolah, kemudian ada temuan Badan Pemeriksaan Keuagan (BPK) Perwakilan Maluku Utara terkait pengunaan anggaran yang tidak mampu dipertanggung jawabkan Dikbud Malut. Yang secara akumulatif, berimbas pada perolehan predikat WDP dari BPK Perwakilan Malut terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kemarin kami sudah melapor ke Kejaksaan terkait realiasi berbagai proyek yag anggarannya melekat pada Dikbud Malut, dengan sumber anggaran DAU dan DAK. Yang diduga ada kaitannya dengan pergantian kepala sekolah beberapa waktu lalu. Apalagi temuan BPK terkait penggunaan anggaran, yang tercatat tak mampu dipertanggung jawabkan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar,” ucapnya.(red/tim/fmk)
Komentar