TERNATE, PNc— Dugaan peran pejabat memainkan proyek yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, melalui anggaran DAK dan DAU, menjadi sorotan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satunya adalah Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Provinsi Maluku Utara.
Bahkan, langkah PSMP telah melaporkan secara remsi dugaan tersebut ke penyidik Kejasaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut). Hal itu itu disampaikan langsung Ketua PSMP Provinsi Maluku Utara, Mudasir Ishak.
“Secara resmi kami telah melaporkan masalah ini tanggal 5 Juni 2023 kemarin. Saya selaku ketua yang datang langsung ke penyidik Kejati Malut membawa serta dokumen berisikan berkas dugaan main proyek, yang menurut kami, ada tindakan korupsi. Sehingga harus kami laporkan untuk ditelusuri,” kata Mudasir, Kamis (06/07/2023).
Mudasir juga menegaskan bahwa, tindakan oknum pejabat yang mengatur proyek dengan mengabaikan mekanisme formal harus menjadi atensi bersama untuk membongkar tuntas tidakan tersebut.
Apalagi kata Mudasir, laporan yang disampaikan PSMP Malut ke penyidik ini, disertai bukti temuan proyek fiktif dari Badan Pemeriksaan Keuanan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang diperoleh lembaga yang dipimpinnya itu.
“Ada temuan fisik audit BPK itu harus dibongkar secara total oleh penyidik. Karena nilainya sangat besar mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi temuan BPK terkait kegiatan fisik di lingkup Dikbud Malut itu menjadi pintu masuk untuk membongkar praktek kajahatan pejabat Dikbud,” tegas Mudasir.
Tak sampai di situ, Mudasir yang juga Ketua Harian Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara itu menegaskan bahwa, tim PSMP Malut ini juga, bakal menuju ke lembaga anti rasuah yakni Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan secara remsi tindakan kejahatan tersebut berdasarkan bukti-buti yang mereka peroleh.
“Tidak harus berhenti disini, kami bakal tenteng dokumen kami ke KPK juga agar kejahatan yang dilakukan siapauan itu harus dibongkar tuntas. Kami tidak diam, dan akan terus mengawal hal ini. Dan kami mendesak gubernur Maluku Utara agar mengevaluasi pejabat Dikbud yang ada saat ini,” tegasnya.(red/tim/fms)
Komentar