TERNATE, PNc–Mutasi guru di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Ternate belakangan ini, dinilai bernuansa politis. Sehingga mutasi yang dilakukan terkadang tak sesuai mekanisme.
“Kinerja para guru yang dianggap baik sehingga dipertahankan kepala sekolah setempat, namun masih saja dimutasi,” beber anggota Komisi III DPRD Ternate, Nurlaela Syarif, di gedung parlemen Kota Ternate, Rabu (22/06/2022).
Politisi Nasdem ini menyampaikan hal tersebut setelah menerima keluhan sejumlah guru SD di gedung DPRD Kota Ternate. “Mereka itu menyampaikan hal yang kurang lebih sama,” kata Nurlela yang biasa disapa Nella itu.
Ia mengatakan, Komisi III sudah melakukan koordinasi bersama BKPSDM, namun menurut BKPSDM, mutasi ini atas usulan Dinas Pendidikan (Disdik). Sementara Disdik beralasan, pengajuan mutasi tersebut dari BKPSDM. Dua OPD ini saling lempar tanggung jawab.
“Jadi ini saling melempar bola satu sama lain. Jangan terlalu banyak memasukan intrik politik dalam sistim pendidikan. Hanya karena mendengar hasutan, dan telinga tipis (termakan hasutan-red), akhir nya proses mutasi tidak berlangsung sesuai mekanisme,” tegas dia.
Nella mengaku, memang sistem mutasi guru ini normatif. Tetapi ada rasa ketidakpuasan guru, karena prosesnya tidak profesionalitas dan objektif. Pasalnya, meskipun di sekolah tersebut kekurangan guru, tapi tetap saja dimutasikan.
“Problem mutasi guru ini karena tidak dilihat pada kondisi riil di lapangan. Faktanya, Kepala Sekolah saja mempertahankan mereka (guru), karena kinerja yang bersangkutan dianggap baik. Tapi kenapa mereka itu dimutasi. Jadi pendekatan mutasi ini atas dasar apa. Itu yang sering dipertanyakan para guru. Objektifitas terhadap proses mutasi itu apa alasannya,” ucap Nella mempertanyakan.
Untuk itu Komisi III mengimbau kepada pemerintah daerah, agar siklus di lingkungan pendidikan ini, diupayakan agar para guru dapat mengajar dengan nyaman dan rasa penuh tanggung jawab.
“Dalam waktu dekat, kita akan rapat gabungan komisi. Yaitu Komisi III dan Komisi I dengan mengundang Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk kita luruskan hal ini,” tandasnya.(wis)
Komentar