TERNATE, PNc–DPRD Kota Ternate mendorong Wali Kota agar memberikan sanksi bagi OPD yang terlambat memasukan dokumen perencanaan kegiatan fisik dan nonfisik ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Ternate.
“Wali Kota melalui Sekda harus tegas memberi sanksi pada OPD yang telat memasukan dokumen tersebut. Mereka yang lalai harus diberi sanksi,” kata Ketua DPRD Muhajirin Bailussy, di gedung parlemen, Senin (20/06/2022).
Dia mengatakan, dokumen perenca naan itu sampai bulan Juni masih banyak OPD yang belum masukan dokumen perencanaan ke ULP. “Kalau tar ada diberi sanksi. Kasubag-Kasubag Perencanaan yang main- main dikasih sanksi,” tegasnya.
DPRD meminta Wali Kota melalui Sekot sebagai Ketua TAPD meng- instruksikan ke OPD segera mema sukan dokumen perencanaan kegiatan fisik dan nonfisik ke ULP. Karena hingga Juni masih banyak OPD yang belum masukan ke ULP.
“Kalau ada teman-teman OPD, khusus Sub Bagian Perencanaan atau orang yang ditugaskan membuat perencanaan yang terinput di ULP dalam rangka tender program kegiatan,” sambungnya menjelaskan.
Wali Kota selain melakukan rapat koordinasi, sudah harus memberikan catatan evaluasi bagi mereka yang menindaklanjuti perintah. Yang terlambat atau sengaja dan berkinerja rendah, harus punya catatan tersendiri, diberikan sanksi.
Sebelum diberikan sanksi, terlebih dulu ditanyakan kepada mereka. “Kenapa terlambat atau berkinerja rendah. Kalau demikian, kenapa tidak diganti,” tuturnya.
Muhajirin bilang, semua kegiatan teman-teman dibawah Kepala Dinas ujungnya ada di Wali Kota. Wali Kota akan disoroti oleh publik. “Kalau saya wali kota, yang begitu-begitu saya kasih sanksi. Teguran pertama, kedua, kalau ketiga tidak bisa, ya diganti, saja,” tegasnya.
Dokumen itu seharusnya sudah masuk ULP Maret, namun hingga bulan Juni masih banyak OPD belum masukan. “Kita berharap pada April sudah masuk ULP dan proses tender sudah jalan. Jangan sampai di bulan Mei kemudian bulan Juni terlambat pekerjaan,” katanya.
DPRD butuh penyerapan anggaran dari waktu ke waktu bisa kelihatan. “Harapan torang jangan ada lagi kegiatan yang tertunda, sehingga dibikin penambahan waktu sampai Januari. Januari itu semua pekerja an sudah selesai,” ungkapnya.
Politisi PKB itu kembali menegaskan, DPRD meminta Sekda tegas memberikan sanksi kepada OPD yang terlambat memasukan dokumen perencanaan itu. “Tolong mereka itu diberikan sanksi,” tegas Ketua DPRD itu.(wis)
Komentar