TERNATE, PNc–Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Kuntu Daut marah-marah. Kemarahan Ketua DPRD itu karena saat Kuntu bersama dr. Amin Drakel selaku anggota Banggar DPRD Malut melakukan Sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Busoirie, Ternate, sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 Maluku Utara.
Sesuai patauan awak media, Ketua DPRD dan anggota Bangar ini langsung cek sejumlah ruangan pelayanan pasien, seperti ruangan IGD, ruangan adiminstrasi dan ruangan laboratorium.
Dari hasil pegecekan itu, ditemukan tidak ada petugas di sejumlah ruangan, seperti ruabg laboratorium yang menjadi tempat penempatan mesin PCR bantuan BNPB RI.
Dengan temuan itu, Ketua DPRD naik pitam. Karena tidak bisa melihat dan megetahui sejauh mana kendala pelayan yang ada di rumah sakit. Dan juga bagaiman mesin PCR bantuan BNPB itu, hingga kini belum juga dioprasikan. Padahal mesin PCR harus segera beroprasi agar dapat menangai pasien Covid secara cepat.
Tidak sampai di situ, Ketua DPRD dan anggota Banggar menuju ke ruang aiminstrasi. Namun hanya menenukan petugas medis saja. Nahkan ruang pimpinan (Dirut) juga masih tertutup rapat.
“Sangat megecewakan dengan pelayanan yang ada, dimana rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan COVID-19 yang harus aktif setiap saat,” kesal Ketua DPRD ini.
Tak hanya itu, politisi PDIP itu juga mendapatkan keluahan beberapa petugas terkait hak petugas medis.
”Yang semestinya honor mereka dapat 5 juata, namun hanya diberi seper dua dari yang ditentuka. Mereka beri honor melalui rekening. Namun ketika dicek, hanya setengah, dan itu sudah berlangsung lama,” kata Ketua DPRD kepada awak media usai sidak dan menerima keluhan tengan medis, sebagaimana dikutip laman situs berita Jurnal One.com, Rabu pagi (15/07/2020).
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Malut, yang juga anggota Banggar, dr. Amin Drakel menegaskan, ada beberapa temuan yang sudah dikantongi dari hasil inspeksi tersebut. Baik segi pelayan, maupun pemberian hak-hak petugas.
“Sesuai perintah Ketua DPRD, dalam waktu dekat, kami akan evaluasi, terutama hak tenaga medis dan non medis. Anggaran yang besar itu wajib dievaluasi,” ucap Amin.(red/joc)
Komentar