TERNATE, PNc–Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah di Maluku Utara bertengger di angka 39,10 persen, tertinggi di Indonesia.
Tapi di balik angka spektakuler itu, tersimpan ironi besar. Rakyat Maluku Utara tidak ikut menikmati hasilnya.
Pengamat ekonomi Maluku Utara, Mukhtar Adam, menilai pertumbuhan tersebut hanyalah “kemasan cantik” yang menutupi kenyataan pahit.
“Hebat dong Maluku Utara, tumbuh 39 persen. Tapi tidak bro! Maluku Utara tidak sehebat yang kalian bayangkan. Kita sedang bekerja untuk memakmurkan bangsa Tiongkok, dan sedang memiskinkan rakyat kita sendiri,” tegas Mukhtar, Jumat (07/11/2025).
Menurut data BPS, nilai investasi yang masuk ke Maluku Utara pada kuartal III tercatat sekitar Rp15 triliun. Namun, pada periode yang sama, ekspor Maluku Utara ke Tiongkok mencapai Rp9.155.378.134,40 dolar AS.
“Kalau dikonversi dengan kurs tengah Bank Indonesia saat ini sebesar Rp16.700 per dolar AS, nilainya mencapai sekitar Rp152,8 triliun,” jelas Mukhtar.
“Artinya, mereka masuk bawa investasi 15 triliun, tapi hasil ekspor yang keluar dari bumi kita mencapai lebih dari 152 triliun. Siapa yang untung? Jelas bukan kita,” tambahnya.
Mukhtar menegaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi itu hanya menggambarkan aktivitas industri besar, bukan kesejahteraan rakyat. Yang menikmati adalah korporasi besar mayoritas asing. Sementara masyarakat lokal hanya jadi penonton,” katanya.
Ia menilai, fenomena ini adalah cerminan dari model pembangunan yang timpang. Sumber daya alam daerah dieksploitasi besar-besaran tanpa memberi manfaat langsung bagi warga setempat.
“Rakyat kita bekerja keras, tapi yang panen hasilnya adalah Tiongkok. Kita sedang membangun negeri orang, bukan memakmurkan daerah sendiri,” ujar Mukhtar dengan nada kecewa.
Mukhtar juga mengingatkan pemerintah daerah dan pusat agar berhenti berbangga dengan angka pertumbuhan ekonomi yang semu.
“Sudah waktunya pemerintah meninjau ulang arah investasi dan memastikan ekonomi kita tumbuh untuk rakyat, bukan untuk korporasi asing,” tegasnya.(red/tim)
Komentar