TERNATE, PNc—Tidak ada alasan bila pemerintah harus menghapus tenaga honorer (PTT) di daerah pada tahun 2023 mendatang. Surat pemerintah pusat (pempus) sudah turun ke daerah termasuk Pemkot Ternate. Sebab struktur honorer tidak ada dalam manajemen kepegawaian pemerintah.
Apalagi kebijakan pempus hanya mengakui dua jenis ASN di instansi pemerintah, yang nantinya akn berdampak terhadap ribuan orang PTT yang selama ini telah mengabdi di lingkup Pemkot Ternate. Kebijakan ini membuat nasib 3.OOO lebih PTT berada “di persimpangan jalan”.
“Pemerintah kota harus serius terkait penanganan surat Menteri PANRB soal penghapusan tenaga honorer atau PTT. Karena terdapat 3.000 lebih PTT di lingkup Pemkot Ternate,” harap anggota DPRD Ternate, Zaenul Rahman, Senin (20/06/2022).
Saat pempus terapkan aturan tak boleh ada lagi pegawai diluar PNS dan P3K, maka nasib PTT 3.000 lebih akan dicarikan solusinya, entah bagaimana nasib mereka. “Saya kira ini harus jadi perhatian Pemkot,” katanya, di kompleks gedung parlemen.
Karena itu, menurut politisi Partai Demokrat ini, pemerintah kota Ternate sudah seharusnys menyiapkan skema yang dimulai dari sekarang ketika terjadi penghapusan PTT tahun 2023 mendatang. “Dan saat ini harus dirancang, agar tidak repot,” jelasnya.
Ketika honorer/PTT ini dirumahkan, kata Zaenul, DPRD berharap agar mereka yang dirumahkan itu ada konpensasi. “Konpensasi tidak da- lam bentuk uang, tapi tanya mereka mau bagai mana. Karena ada opsi dari Pemkot dan DPRD,” lanjutnya.
Pemerintah juga harus menyiapkan tenaga alih daya (outsourcing) seperti securiti dan clening service, tapi kalau tena- ga administrasi umum yang bekerja di kantor Lurah dan kantor Camat. Karena itu, Komisi I DPRD sudah menawarkan tambah dua opsi lagi.
“Pertama, fasilitasi mereka dalam dunia usaha. Kedua, kalau mereka berkeinginan wirausaha maka fasi litasi mereka wisausaha. Caranya, pemerintah menyiapkan program dan kegiatan termasuk anggaran,” sambungnya menjelaskan.
“Tahun 2022 ini sudah harus disiapkan fasilitasi mereka yang mau ke perusahaan tambang dan perusahaan lain. Dan Pemkot harus fasilitasi mereka yang masuk ke dunia usaha dan wiraswasta, serta melatih ketrampilan mereka,” tandasnya.(wis)
Komentar