HALTIM, PNc -Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Halmahera Timur mengelar pertemuan dan silahturahim dengan seluruh Anggota BPD di Kabupaten Halmahera Timur. Bertempat di Gedung Putih Farasman, Mabapura. Minggu (29/05/22).
Dalam sambutannyanya Ketua PABPDSI Kabupaten Halmahera Timur, M. Zaid Latawan mengatakan Dalam aturan UU No 4 Tahun 2016, terkait dengan tunjangan BPD, dimana dalam kita hanya di berikan kebijakan oleh daerah dan tidak memiliki gaji, hanya sekedar tunjangan.
“Akhinya saya dan teman teman, coba memperjuangkan, karena program BPD tidak jauh beda dengan anggota DPRD di Kabupaten Haltim, artinya kita sama dalam tugas dan fungsi,” ungkap Zaid.
Bagi Dia, BPD di berikan SK oleh bupati Haltim, namun dalam sisi pendapatan lebih besar perangkat desa di bandingkan dengan BPD.
“Ini bisa menjadi catatan buat wakil Ketua DPRD, karena kita pernah duduk bersama bicara hal ini, dengan DPMD, bagian hukum, dan inspektorat. Saat itu kita hering dengan ketua dprd Haltim. Artinya Anggara tersebut tidak bisa dipakai maka bisa gunakan pihak ketiga,” terangnya.
Zaid bilang hadirnya BPD seluruh Indonesia, bukan untuk bersaing dengan asosiasi kepala desa yang ada di Haltim, namun kita fokus pada pendapat BPD di Haltim.
“Saya butuh kita perjuangkan sintap, karena yang punya sintap hanya aparatur desa, untuk bisa mendorong terkait tunjangan TPP BPD Se Maluku Utara. Secara organisasi BPD akan bekerja sama dengan PT. Aneka tambang, karena perusahaan ini adalah perpanjangan tangan dari negara yang mengelola sumber daya alam,” imbuhnya.
PABPDSI akan memperjuangkan hak, selain itu mengontrol ADD, DD yang bersumber dari negara. “Ini bisa menjadi catatan untuk bersama,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua PABPDSI Malut, Kadar Jalil. Mengatakan dalam rakernas ke I di Bandung, iaberikan mandat ke PABPDSI Haltim dan ketua PABPDSI Haltim menjadi pimpinan sidang pada kegiatan tersebut.
Selain itu ia juga bangga dengan PT. Antam, karena PT Antam, peduli dan ikut berpartisipasi dalam bidang pengembangan organisasi, dan ini menjadi titik pembangunan di Halmahera Timur.
“Kepada ketua APDESI dan jajarannya ayo kita menyatuh bersama untuk membangun desa kita masing-masing. Dan kepada seluruh kades yang hadir hari ini yang bekerjasama dengan BPD dapat melakukan Programnya untuk membangun desa,” ajaknya.
Ia bilang kegiatan ini sebuah silaturahim, dan berbicara terkait kepentingan untuk masyarakat desa.
“Memupuk Rasa solidaritas sesama pengurus, sebab ini ada wadah yang menghimpun BPD di Seluruh Indonesia agar mampu berkembang dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Ia berharap tingkat semangat kebersamaan dan persatuan dan ambil peran dalam kemajuan desa.
“Aturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016, eksistensi BPD, dan PABPDSI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai wakil masyarakat yang ada di desa. Dan mengembangkan organisasi ini di desa,” jelasnya.
Kadar mengajak saling mendukung antar BPD dan pemerintah Desa, untuk memajukan pembangunan desa, terus berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan agar tidak terjadi mis komunikasi.
“Ayo dukung proses kegiatan yang sudah di rancang pemerintah desa, Jangan sekali-kali bermusuhan dengan dengan pemerintah desa, karena kita adalah mitra yang membangun desa, sehingga bersatu, berjuang dan bermartabat. Kuncinya adalah kita memahami apa yang harus di kerjakan,” tutup Kadar. (Epk)
Komentar