TOBELO,PNc – Menjelang pemilihan Kepala Desa serentak, di Halmahera Utara, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halut bekerjasama dengan Polda Maluku Utara mengelar Forum Grup Diskusi (FGD) perangi hoax.
Kegiatan diskusi tersebut berlangsung di gedung Villa Hermosa Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah. Rabu,(20/10/2021).
Sebagai narasumber pada kegiatan ini Kadis PMD Halut, Drs.Wenas Rompis dan Ketua PWI Rahman Baba, sedangkan Jumar Mafoloi berperan sebagai moderator diskusi.
Kepala Dinas PMD Halut Drs.Wenas Rompis menjelaskan, terkait dengan Pilkades serentak untuk Halmahera Utara, pertama dilaksanakan di tahun 2015 dan berakhir di tahun 2020 dan dijalankan pada tahun 2017, sehingga Pilkades serentak sebanyak 4 kali dan selanjutnya Pilkades 2021 ini dilaksanakan Pilkades untuk 53 Desa dan ditambah dengan Desa Gosoma.
“Untuk tahun 2021 dengan jumlah 53, tambah 1 pentahapan dilaksanakan pada tanggal 30, tetapi karena ada edaran menteri untuk hentikan dan kalau dilaksanakan pada tanggal 25 dengan pentahapan sudah dapat dibatalkan dan akan digelar secara bergelombang, khusus Desa Gosoma pada tanggal 21 dengan jumlah 11 TPS dengan DPT 4.500 dengan panitia Desa 15 orang dalam jangka waktu tugas-tugas panitia,”katanya.
Wenas menjelaskan, untuk 53 Desa yang melaksanakan secara serentak dan bergelombang akan dilaksanakan berdasarkan pentahapan teknis pelaksanaan pemilihan di lapangan yang akan dimulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021.
“Terkait dengan logistik yang akan kami geser H-3 akan kami geser berdasarkan logistik yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Pilkades serentak, untuk Desa Gosoma sudah dilaksanakan pendistribusian logistik”ujarnya.
Dia menambahkan,untuk mengantisipasi agar tidak beredar Hoax di masyarakat dan menciptakan stabilitas, pihaknya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa semua pihak harus bersinergi dengan insan pers untuk memberikan informasi yang terdidik bagi masyarakat.
“Harapan dengan adanya pertemuan tidak ada dusta diantara kita, secara pribadi Saya sangat terbuka dengan tahapan pilkades bahkan hasil sesuai data dan informasi yang kita peroleh”bebernya.
Sementara itu, Ketua PWI Halut, Rachman Baba memaparkan, tantangan besar media massa menjelang politik baik dari pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati bahkan Pilkades beredarnya berita hoax sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam daerah.
“Sebagai wartawan harus melakukan kroscek kebenaran untuk memastikan bahwa Informasi itu faktual sesesuai dengan kode etik jurnalis”tukasnya.
Rachman berujar, wartawan merupakan ujung tombak menangkal berita bohong yang makin banyak beredar di media sosial dengan melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kode etik jurnalistik.
“Hoax bukanlah produk jurnalistik namun sering kali dikaitkan dengan pemberitaan. Oleh karena itu wartawan harus bisa menangkalnya dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sesuai dengan kode etik jurnalistik”imbuhnya.
Dikatakannya bahwa, informasi yang benar sekalipun harus tetap mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, sebab produk jurnalistik pada akhirnya harus bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat yang membacanya.” Kuncinya kita harus melaksanakan tugas-tugas secara profesional”kata Man.
Wartawan kata Rachman, juga harus memberikan pemahaman pada masyarakat tentang produk jurnalistik yang bisa dipercaya dan berita bohong atau hoax yang tidak perlu dibaca, atau disebarkan di media sosial.
“Karena itu wartawan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya melalui pelatihan dan pembinaan. Satu saja, wartawan yang melakukan tindakan tidak benar, bisa mencoreng nama wartawan secara keseluruhan”tandasnya.(utm)
Komentar