SOFIFI, PNc—Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara (Malut) meminta kepada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut agar melihat anggotanya dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan datang. Pasalnya, penerapan Pilkada menggunakan protokol kesehatan.
Sekretaris DPW PKB Malut, Malik Sillia meminta, Bawaslu dan KPU di Maluku Utara lebih memperhatikan jajarannya di 8 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkda terkait penerapan protocol kesehatan, sehingga catatan piluh atas banyak jatuhnya korban jiwa dari suatu proses demokrasi pada pemilu 2019 tidak boleh terulang lagi.
“Bawaslu dan KPU Maluku Utara harus pastikan penyelenggaran menerapkan protocol kesehatan, melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) untuk teman-teman penyelenggara yang langsung berhadapa dengan masyarakat,” kata Malik Sillia saat melakukan metting zoom yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Malut, Senin (27/06).
Selain itu lanjut Malik Sillia, pilkada tetap dilangsungkan pada masa pandemi, keselamatan penyelenggara pilkada dan masyarakat harus menjadi prioritas bagi para pemangku kebijakan.
“Upaya untuk meraih keselamatan itu tidak dapat dicapai bila langkah-langkah strategis pemerintah cenderung terburu-buru dalam menghadapi musibah ini,” kata anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
Baginya, setiap langkah yang diambil harus cermat, teliti dan matang guna meminimalisir kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.
“Langkah staregis itu bisa dimulai dengan koordinasi antar KPU, Bawaslu, pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan atau pihak Gugus Tugas untuk mengetahui fakta dan data real dari peta persebaran Covid-19,” pinta Malik.
Sehingga lanjut Malik, dari data real tersebut dapat diperkirakan keselamatan warga negara harus menjadi segala-galanya di atas seluruh kepentingan politik praktis. Dengan demikian negara dapat hadir menjadi pelindung sekaligus pelayan bagi warga negaranya.(dmn)
Komentar