TERNATE, PNc—Pemerintah Kota Ternate diminta untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dari tahun 2000 baik di rekanan maupun temuan lainnya.
“Rapat itu tindaklanjut temuan BPK yang sebelumnya sampai sekarang, kepala BPK presentasi dari masing –masing daerah. Jadi yang paling tinggi yaitu Tidore, Halut, Ternate,’’ kata Walikota Ternate, Burhan Abdurahman usai Rapat Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP BPK se- Provinsi Malut, Rabu (24/06/2020).
Menurut Burhan, tindaklanjut ini harus mencapai presentase 85 persen, tidak disampaikan angkanya tapi presentasenya. Temuan ini berkaitan dengan banyak hal, temuan dan rekomendasi dulu–dulu yang terkait pihak ketiga.
Selain itu, BPK membentuk forum komunintas untuk tindaklanjut, jika ada kesulitan temuan orang yang mati dan perusahan ditutup bisa dikemukakan sehingga ada prosedur tertentu yang penyelesaiannya bisa ditunda dan di hapus.
“Pertemuan selanjutnya itu secara tekhnis inspektur dan Sekda. Presentase itu Tidore tinggi 93 persen, Halut 72 persen, Ternate 71 persen yang lain 60 dan 50 persen,’’ ujarnya.
Sementara saat disentil penyerahan LHP, Burhan mengakui belum ada penyerahan, karena itu kewenangan BPK, kalau sudah ada agendanya pasti dihadiri.(nty)
Komentar