MOROTAI, PNc–Nelayan ikan tuna di Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (11/06) menyambangi kantor PT. Harta Samudra di Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel).
Kedatangan ratusan nelayan ini menuntut pihak perusahaan selaku pembeli ikan di Morotai ini, agar harga ikan tuna di Morotai bisa didongkrak naik.
“Kami datang menuntut agar harga ikan harus naik atau kembali pada harga sebelumnya (normal),” kata koordinator nelayan, Murdi Matage, ketika ditemui awak media di lokasi aksi, sebagaimana termuat pada laman situs Aspirasi Rakyat.id.
Menurut Murdi, sebelumnya, harga satu ekor ikan bisa menutupi biaya tiga galon Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun semenjak PT. Harta Samudra memberlakukan harga tidak seperti sebelumnya itu, harga ikan tersebut belum bisa menutupi harga tiga galon BBM.
“Sebelum Covid, ikan yang beratnya 30 up senilai Rp37 ribu dari Harta Samudra ke suplayer. Sedangkan dari suplayer ke nelayan senilai 34 ribu. Untuk 20 up itu harganya 30 ribu, yg lokal itu perkilo 10 ribu. Jadi kalau lokal ini mau dari berat ikan 30 up ka berapa ka kalau dia masuk lokal tetap di hitung perkilo 10 ribu. Bahkan selama Pandemi ini, harga ikan di Morotai turun sebanyak 3 kali berturut-turut dengan nilai yang bervariasi. Turun pertama 5 ribu, setelah itu turun ke 3 ribu, setelah itu 2 ribu. Ini kan aneh,” aku para nelayan ini.
Bahkan pengakuan dari Nelayan bahwa sebelumnya mereka (Harta Samudra) beralasan bahwa harga ikan belum stabil di Morotai karena ikan yang sementara di tampung di Harta Samudra itu belum bisa di ekspor keluar karena Covid-19.
“Sebelumnya mereka beralasan bahwa karena Covid-19 jadi ikan tidak bisa di ekspor, padahal saat ini sudah sebanyak kurang lebih 3 kali keluar yang kurang lebih 28 kontainer. Sekitar 28 kontainer sudah di bawa keluar tapi kok harga ikannya tidak normal,” keluhnya.
Lantaran harga ikan tak kunjung dinaikkan oleh PT. Harta Samudra, ratusan nelayan yang terdiri dari beberapa Desa yang ada di Tiga Kecamatan yakni Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur dan Kecamatan Morotai Utara itu siap mendatangkan pembeli ikan dari luar dengan cara apa pun dan takan menjual ikan lagi di PT. Harta Samudra.
“Kami juga sudah sampaikan tuntututa kami, yang pertama, Harga ikan harus Normal, Kedua, Ceker harus ceker di lapangan tidak bole di perusahan, karena jika perusahan yang ceker maka masalahnya nelayan dan Suplayer yang saling tuding. Ketiga Ikan lokal harus di ambil, karena sebelumnya ikan lokal itu di ambil, kok sekarang di kasi pulang. Jika tuntutan kami (nelayan) tidak di indahkan, maka, nelayan juga tetap memiliki sikap tersendiri, salah satunya akan mendatangkan pembeli dari luar dengan berbagai macam cara dan takan lagi menjual ikan di Harta Samudra, bahkan kami juga siap mogok mangael,” tegas para nelayan.
Sementara Kepala Cabang PT. Harta Samudra Morotai, Imade Malik Hartadana, ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, terkait aksi protes nelayan, ia mengaku kaget.
“Saya sendiri juga rasa kaget. Tadi kepala nelayan mengatakan, mereka datang konsultasi saja, dan mereka menginginkan harga ikan seperti hari-hari normal. Kedua, yang kedua cekernya di lapangan, yang ketiga jika harga ikan tidak meningkat dia mau datangkan pembeli dari luar. Melihat yang terjadi tadi saya juga kaget cuma saya coba untuk konsultasi,” katanya.
Walaupun begitu, dirinya juga mengaku bahwa aksi protes nelayan ini belum bisa memutuskan hasilnya seperti apa, karena hal tersebut harus di koordinasikan dengan pimpinannya dulu.
“Kalau kami sih kami ini kan orang lapangan yang bertanggungjawab di lapangan, dan kami juga ada atasan jadi kami akan sampaikan, karena segala sesuatu kalau tidak ada nelayan kami mungkin tidak ada juga, makanya segala sesuatu kami harus bicarakan, karena rantai pokok kami itu dari nelayan, Suplayer lalu ke pabrik jadi bagmna mengantisipasi itu. Karena bola yang seperti tadi itu belum ada di bahasan dan tuntutannya juga munculnya di sini,” jelasnya.
“Mungkin dari itu kami perlu dalami lagi atau konsultasi, mana rananya perusahan dan mana rananya Pemda. Kami juga sudah sampaikan ke nelayan bahwa kami minta maaf karena kami belum bisa memutuskan karena harus koordinasi dengan pimpinan,” tandasnya.(lud)
Komentar